Pendapatan Asli Daerah 2025 Tak Capai Target, Bapenda Lampung: Jumlahnya Naik Dibanding 2024

Dengan skema opsen tersebut, meskipun total uang dari PKB meningkat, porsi yang diterima pemerintah provinsi menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini turut memengaruhi tidak tercapainya target PAD 2025.

Selain PKB, Bapenda juga mengungkapkan bahwa pada 2025 tidak diberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Artinya, wajib pajak tetap harus membayar pajak beserta denda sesuai tunggakan yang ada. Kebijakan ini diharapkan tetap mampu menjaga tren peningkatan pendapatan.

Bapenda juga melakukan validasi data kendaraan bermotor. Dari asumsi awal sekitar 4 juta unit kendaraan di Provinsi Lampung, setelah dilakukan pendataan selama satu tahun, jumlah kendaraan aktif yang benar-benar memiliki potensi pajak hanya sekitar 2 juta unit.

“Data ini penting agar potensi pendapatan tidak lagi dihitung dari kendaraan yang sudah tidak aktif atau tidak lagi membayar pajak,” tambah Slamet.

Kabid Non Pajak Bapenda Lampung, Donna Febiola mengungkapkan menambahkan untuk meningkatkan PAD ke depan, khususnya tahun 2026, Bapenda tidak hanya mengandalkan sektor pajak, tetapi juga mendorong optimalisasi retribusi daerah. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah digitalisasi sistem retribusi melalui aplikasi SAIBARA (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah) sejak 20 Desember, di mana seluruh setoran retribusi langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Selain itu, Pemprov Lampung berencana melakukan inovasi layanan jasa secara besar-besaran serta perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Perubahan tersebut diharapkan mencakup penyesuaian tarif dan peningkatan kualitas layanan di seluruh perangkat daerah.

Saat ini, kontribusi retribusi daerah tercatat sekitar Rp456 miliar hingga Rp486 miliar, dengan sekitar 98 persen masih didominasi oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sementara kontribusi retribusi dari organisasi perangkat daerah lainnya masih relatif kecil.

Untuk tahun 2026, target retribusi daerah diproyeksikan meningkat dibandingkan 2025, seiring dengan penguatan inovasi layanan dan optimalisasi potensi nonpajak di masing-masing OPD.