Masih Ada Daerah Belum Usulkan Penetapan NIPPPK ke BKN

RILISID, Bandarlampung — Kanreg V Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan progres pendataan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) beberapa pemerintah daerah dibawah naungannya.

Termasuk pemda se-Lampung, mengutip akun Instagram Kanreg V BKN @bkn5jakarta sudah ada 13.416 usulan PPPK yang masuk. Namun dari usulan tersebut baru 3.524 usulan uang dinyatakan memenuhi syarat. 

Sementara itu ada 603 usulan dinyatakan dinyatakan berkas tidak sesuai. Termasuk usulan Pemda di Lampung.

Berdasarkan data per 28 Februari 2025 pukul 15.00 WIB, masih ada pemda yang belum memberikan usulan petenapan NIPPPK. Diantaranya Kabupaten Way Kanan, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Utara.

Sementara itu masing-masing usulan tersebut diantaranya Pemprov Lampung dari jumlah usulan 5.478, yang sudah masuk sebesar 592 usulan dan belum ada yang di validasi. 

Selanjutnya untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung total usulan 267, sudah ada 166 yang usul masuk dan 53 usulan diantaranya sudah di-acc.

Pemerintah kota metro ada 342 usulan namun belum ada yang diproses validasi. Begitu pula Kabupaten Way Kanan dari 392 usulan namun belum ada di validasi. Kemudian Tanggamus ada 207 usulan dan usul masuk sebanyak 206, 19 usulan diantaranya dinyatakan berkas tidak sesuai.

Kabupaten Mesuji dari 245 usulan, seluruhnya sudah diusul masuk dan sudah di-acc sebanyak 199 usulan. Untuk Kabupaten Pringsewu dari 1.237 usulan, yang sudah diusulkan 1.235 formasi namun belum ada yang di validasi.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dari 318 jumlah usulan, sudah masuk tercatat di BKN 168 usulan. Sementara itu 16 usulan diantaranya di-acc dan tiga data dinyatakan berkas dalam lengkap.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari total 255 usulan, yang sudah melakukan usulan masuk sebanyak 254 farmasi. Sementara itu 150 diantaranya sudah di-acc dan 33 dinyatakan berkas tidak sesuai.