Hasil Evaluasi Kemendagri Lampung Masuk Kategori Fiskal Kuat, Realisasi Belanja APBD 2025 Diatas Rata-Rata Nasional
Rimadani Eka Mareta
Bandarlampung
Selain itu, Marindo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam memperkuat kinerja pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
“Kami terus mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan APBD berjalan lebih cepat, lebih efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Dari sisi pengelolaan kas daerah, posisi kas Provinsi Lampung berada di bawah rata-rata nasional provinsi sebesar Rp1,35 triliun. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak menahan dana di kas, melainkan aktif merealisasikan anggaran untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.
Secara keseluruhan, kinerja fiskal Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kemandirian fiskal yang kuat, realisasi belanja yang progresif dan melampaui rata-rata nasional, serta pengelolaan kas daerah yang aktif dan produktif.
Pemerintah Provinsi Lampung memastikan akan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta meningkatkan sinergi lintas pemerintah daerah agar APBD benar-benar menjadi instrumen utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
Kemendagri
Lampung
apbd Lampung
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
