Gubernur Soroti Perputaran Uang Daerah dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Lampung

RILISID, Bandarlampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung selama ini tidak dilakukan secara sia-sia, namun tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana kekayaan dan perputaran ekonomi daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Mirza saat sambutan di Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025 di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung pada Minggu 27 Desember 2025.

Menurut Mirza, perputaran uang di Provinsi Lampung sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai sekitar Rp483 triliun. Jika dihitung secara sederhana, angka tersebut setara dengan kurang lebih Rp4 juta per kapita per bulan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

“Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Uang beredar sangat besar, komoditas kita melimpah, tetapi yang benar-benar masuk dan dinikmati masyarakat Lampung hanya sekitar Rp30–40 triliun dari potensi komoditas yang mencapai Rp140 triliun,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal daerah menjadi persoalan mendasar. APBD Provinsi Lampung saat ini hanya berada di kisaran Rp7 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan potensi ekonomi yang ada maupun dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki APBD hingga ratusan triliun rupiah.

“Masalah dasarnya bukan hanya pada produksi, tetapi pada distribusi nilai tambah. Aktivitas ekonomi belum berputar optimal, pelayanan publik terbatas, dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi masih kecil,” katanya.

Gubernur menekankan, mulai 2025 Pemerintah Provinsi Lampung akan mengubah pendekatan pembangunan dengan fokus pada program-program yang mampu menangkap perputaran uang secara lebih maksimal, profesional, dan berdampak luas terhadap ekonomi daerah.

Salah satu prioritas utama adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Rahmat menyebut, kualitas jalan provinsi setiap tahun mengalami penurunan sekitar 4 persen akibat keterbatasan anggaran. Padahal, jalan memiliki peran vital sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat, mulai dari akses ke pasar, sekolah, layanan kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian.

“Jalan bukan hanya untuk mudik. Jalan adalah urat nadi ekonomi. Kalau jalannya baik, biaya logistik turun, harga petani lebih baik, dan aktivitas ekonomi meningkat,” tegasnya.

Pada tahun 2025, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan, angka yang disebut sebagai yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Pemerintah juga menargetkan penurunan laju kerusakan jalan dari 4 persen menjadi sekitar 2 persen per tahun.