Tak Kunjung Tuntas, LBH Ansor Lampung Soroti Konflik Agraria
Yudha Priyanda
Bandar Lampung
Kegiatan tersebut telah mengantongi legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM.
Diklat paralegal ini diikuti 30 peserta dari pengurus GP Ansor di 15 kabupaten dan kota se-Lampung dan masing-masing daerah mengirimkan dua perwakilan.
Ketua PW GP Ansor Lampung, Budi Hadi Yunanto, menekankan pentingnya memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kecil.
“Bantuan hukum harus hadir sampai ke kampung-kampung, terutama di tengah maraknya sengketa tanah,” ujarnya. (*)
Bandar Lampung
Lampung
Hukum
Ansor
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
