Kemendagri Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Lampung dan 9 Provinsi

RILISID, Bandar Lampung — Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Plt Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi APBD berupa pendapatan dan belanja ini penting karena akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Menurutnya, realisasi pendapatan yang rendah akan berdampak terhadap belanja daerah.

Karena itu, realisasi pendapatan maupun belanja perlu dijaga agar sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Realisasi belanja ini mempengaruhi uang yang berputar,” jelas Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Tomsi menyebutkan sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya masih terbilang rendah.

Untuk tingkat provinsi ada 10 daerah, yakni Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Tenggara, Lampung, Papua Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah.

Di tingkat kabupaten, yakni Bolaang Mongondow, Raja Ampat, Buton Tengah, Barito Selatan, Kepulauan Tanimbar, Gowa, Tambrauw, Kepulauan Yapen, Kutai Timur, dan Ende.

Sementara di tingkat kota, yaitu Balikpapan, Mojokerto, Sorong, Bontang, Pasuruan, Tanjungbalai, Cilegon, Makassar, Lubuk Linggau, dan Sabang.

Sedangkan 10 daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi, yaitu Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua.