Mudahkan Investor, Wakil Ketua Komisi II DPRD Lamsel Amelia Nanda Sari Dorong Regulasi Deadline Perizinan

RILISID, Lampung Selatan — DPRD Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tengah menggagas regulasi baru bertujuan mempercepat proses perizinan usaha bagi investor.

Regulasi ini akan mengatur batas waktu (Deadline) penerbitan izin di tingkat desa, kecamatan, hingga dinas terkait.

Hal ini guna memastikan investasi dapat segera berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Lamsel Amelia Nanda Sari, SH menegaskan, pihaknya terus bersinergi dengan dinas terkait, terutama Dinas Perizinan dalam mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi investor di lapangan. 

Menurutnya, salah satu kendala terbesar dalam proses perizinan adalah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif.

Pihaknya menyadari, proses perizinan sering kali menjadi tantangan bagi para investor, terutama karena banyaknya tahapan yang harus dilalui.

"Ada sektor usaha yang harus segera beroperasi, tetapi terkendala oleh izin yang masih dalam proses. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk membuat regulasi yang memberikan kepastian waktu dalam penerbitan izin, sehingga tidak ada lagi keterlambatan yang menghambat investasi," ujar Amelia dalam pertemuan dengan Dinas Perizinan, Rabu (30/1/2025).

Amelia menambahkan, salah satu solusi yang sedang dibahas adalah menetapkan batas waktu maksimal bagi pemerintah desa dan kecamatan dalam menerbitkan izin lingkungan. 

Hal ini penting menurut Amelia, karena izin lingkungan merupakan salah satu syarat utama dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

"Dengan adanya regulasi ini, pemerintah desa dan kecamatan harus lebih proaktif dalam memberikan kepastian bagi investor. Selain itu, koordinasi antara dinas perizinan dan instansi lainnya juga akan ditingkatkan agar proses administrasi lebih efisien," imbuh politisi partai Gerindra.