Atas Nama Infrastruktur Jalan

Penurunan disumbang rendahnya realisasi pendapatan Dana Perimbangan (Rp2,46 triliun), yang anjlok sampai 41,29 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp4,19 triliun). Perlu sebuah strategi yang inovatif karena realisasi pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat berpotensi tidak dapat diandalkan.

Sementara itu, realisasi PAD turun sebesar 5,79 persen (yoy) jika dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan PAD terutama disumbang penurunan realisasi pajak daerah sebesar Rp241,54 miliar atau menurun sebesar 9,19 persen (yoy).

Di tengah kesulitan yang dihadapi pemerintah karena menangani pandemi Covid-19, pemprov diharuskan melakukan refocusing anggaran sehingga komposisi belanja pada realisasi belanja modal terkontraksi sebesar -28,43 persen (yoy). Ini berdampak pada seretnya perputaran ekonomi dari insentif government spending untuk pembangunan.

Di sisi lain, di tengah penurunan belanja modal, realisasi belanja operasi meningkat secara signifikan dipengaruhi peningkatan belanja barang dan jasa dari Rp33,38 miliar pada triwulan IV 2019 menjadi Rp1,42 triliun pada triwulan IV 2020. Sebesar 11,33 persen (Rp161,88 miliar) diterangkan pada laporan tersebut belanja barang dan jasa dari RSUD Abdul Moeloek untuk keperluan penanganan pandemi.

Diperlukan referensi tambahan bagi penulis untuk menjabarkan ke mana Rp1 triliun lebih yang dibelanjakan pemprov, semoga belanja tersebut relevan dengan sikap sense of crisis Pemprov Lampung saat mengelola anggaran di tahun 2020 karena dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

Optimalisasi Realisasi APBD 2021
Menatap semester II tahun 2021, pemprov harus sigap melakukan perbaikan dari segala lini; seperti akselerasi penyerapan APBD, membuka keran investasi dengan terus memberikan insentif kemudahan berusaha. Namun tetap menargetkan peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, merespons cepat penanganan pandemi terutama karena telah ditemukannya varian virus yang diyakini lebih mudah menular.

Perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin agar aktivitas ekonomi pulih dan tumbuh lebih bermutu. Serta tak kalah penting pemprov wajib melakukan penghematan dengan mendesain ulang belanja yang belum terlalu optimal dan mencegah kebocoran anggaran untuk aktivitas belanja operasional rutin yang minim manfaat.

Penulis meyakini semakin banyak porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja operasional (terutama belanja pegawai), maka optimalisasi anggaran untuk jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik dan pendorong perekonomian daerah semakin rendah. Hal ini dapat mengakibatkan peran APBD yang kurang maksimal untuk memberikan multiplier effect dalam mengungkit perekonomian daerahnya.

Mewaspadai Perangkap Utang
Dengan kecenderungan pendapatan daerah yang turun dan belum optimal, wajar rasanya kreditur melihat Pemprov Lampung sebagai debitur dengan profil risiko yang tinggi. Sehingga penulis berasumsi apabila kreditur memudahkan pencairan utang kepada peminjam dengan profil resiko yang tinggi maka menjadi keniscayaan pinjaman tersebut merupakan utang dengan yield/suku bunga yang tinggi.

Diperlukan sebuah transparansi oleh pemprov mengenai besaran utang, suku bunga/imbal hasil, jaminan pemprov apabila terjadi default/gagal bayar.