Ada Apa Ini? Kasus Honorer Fiktif di Kota Metro Belum Ditetapkan Tersangka

RILISID, Bandar Lampung — Penanganan kasus dugaan honorer fiktif di Kota Metro memasuki fase krusial dan memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.

Meski penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Lampung disebut telah rampung, hingga pertengahan April 2026 belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan.

Kasus ini mencuat seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru. 

Dalam proses penyidikan, polisi menduga ada 16 oknum yang terlibat dalam meloloskan rekrutmen 387 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Dugaan praktik tersebut disebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), termasuk pembagian jatah pengangkatan hingga pengaturan anggaran gaji honor agar mendapat persetujuan DPRD.

Selain itu, penyidik menemukan adanya tenaga honorer yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) perpanjangan meskipun sebelumnya tidak tercatat sebagai honorer resmi.

Kondisi ini memunculkan dugaan manipulasi status kepegawaian untuk menghindari larangan pengangkatan honorer baru.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik dan Pemerintahan Daerah (Puskada) Lampung Tengah Rosim Nyerupa mengatakan, pihaknya mendatangi Ditreskrimsus Polda Lampung pada Senin (13/4/2026), untuk meminta kejelasan penanganan perkara tersebut.

“Kalau penyidikan sudah rampung, seharusnya sudah masuk pada penetapan tersangka. Ini yang menjadi pertanyaan publik, ada apa sebenarnya?” tegas Rosim, Selasa, (14/4/2026).

Ia menilai, perkara yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp11 miliar itu sudah cukup terang secara konstruksi hukum.