Bahas Penguatan PTKIN, Rektor UIN RIL Hadiri RDP dengan Komisi VIII DPR RI bersama Unsur Pimpinan Kemenag

“KIP Kuliah hanya mampu menjangkau sekitar dua persen mahasiswa, padahal kebutuhan jauh lebih besar. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” imbuhnya.

Dalam sesi diskusi, para rektor PTKIN menyampaikan laporan terkait berbagai inovasi dan transformasi kelembagaan, seperti implementasi program Ekoteologi, Kurikulum Berbasis Cinta (KBC), hingga perubahan bentuk IAIN menjadi UIN.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam kesimpulannya, mendorong Kemenag untuk memperkuat tata kelola serta pemerataan mutu pendidikan tinggi Islam di seluruh Indonesia.

Beberapa rekomendasi antara lain peningkatan anggaran BOPTN, KIP Kuliah, pemenuhan kebutuhan dosen, serta percepatan revisi regulasi yang menghambat internasionalisasi PTKIN.

Komisi VIII DPR RI, menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi perguruan tinggi Islam.

“PTKIN harus menjadi pusat lahirnya pemimpin dan inovator, bukan hanya sarjana. Karena itu, kebijakan pendidikan tinggi Islam perlu didukung penuh baik dari sisi anggaran maupun regulasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, para rektor juga menyoroti perlunya kebijakan afirmatif bagi kampus di luar Pulau Jawa agar mampu berkembang secara seimbang.

Rapat juga membahas tantangan global yang dihadapi PTKIN di tengah era transformasi digital dan internasionalisasi kampus.

Sinergi antara pemerintah, DPR, dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam memperkuat daya saing akademik serta reputasi internasional PTKIN.

Rektor UIN RIL Prof. Wan Jamaluddin Z menilai RDP ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi dan peran PTKIN di tengah tantangan global.