KPU: Pilkada Makassar Hanya Diikuti Satu Paslon

RILISID, Makassar — Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memutuskan tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar periode 2018-2023 tetap satu pasangan.

"KPU Kota Makassar akhirnya memutuskan untuk tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung dalam menyikapi putusan Panwas Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018," ujar Komisioner KPU Makassar Abdullah Manshur, di Makassar, Kamis (17/5/2018).

Adapun pasangan calon yang tetap mengikuti semua tahapan, yakni paslon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Sedangkan petahana Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) gagal kembali menjadi paslon, setelah didiskualifikasi melalui perintah peradilan Mahkamah Agung.

Ia mengatakan, usai menggelar rapat pleno di kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (16/5) malam, Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 250 K/TUN/Pilkada/2018.

Keputusan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dimintakan pembatalan.

Selain itu, lanjutnya, putusan Panwas Kota Makassar atas Objek Sengketa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan pasal 144 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pada penjelasan ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu provinsi dan/atau putusan Panwas kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat tiga hari kerja.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 154 ayat 10 UU Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas menyebutkan, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 9 bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Abdullah Manshur mengakui, sikap KPU Makassar dalam menindak lanjuti putusan Panwas tersebut, merupakan hasil konsultasi secara berjenjang.