Buntut Gagalnya 24 Proyek di Lampung Utara, Bupati Didesak Evaluasi Dinas SDABMBK

AMLUM menilai lemahnya pengawasan dan pembinaan kepala daerah turut berkontribusi terhadap gagalnya pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Pantauan di lapangan, aksi digelar di dua titik, yakni Kantor Dinas SDABMBK dan Kantor Bupati Lampura.

Massa AMLUM mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.

Aksi diterima oleh Asisten I Setdakab Lampura, Mat Soleh, yang kemudian mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk beraudiensi di dalam ruangan.

Mat Soleh mengungkapkan bahwa Bupati Lampura sejatinya telah bersiap menerima massa aksi untuk mendengarkan langsung tuntutan mereka.

Namun hingga pukul 10.30 WIB, perwakilan pengunjuk rasa belum hadir sehingga Bupati melanjutkan agenda kerja berikutnya.

Meski demikian, Mat Soleh menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat terhadap kondisi pembangunan daerah.

Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada Bupati Lampura.

"Aspirasi yang disampaikan mereka akan kami laporkan kepada pimpinan dan hasilnya secepatnya akan kami sampaikan kepada perwakilan aksi," ujar Mat Soleh.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Kabupaten (Setdakab) Lampura Chandra Setiawan menegaskan, hingga kini 24 paket proyek tersebut bahkan belum pernah masuk tahap lelang.