Ikut Dipanggil Mentan, Pansus DPRD Minta Dua Hal Ini untuk Kendalikan Harga Singkong Lampung

RILISID, Bandarlampung — Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung ikut dipanggil Menteri Pertanian, Amran Sulaiman pada Jumat 31 Januari 2025 mendatang.

Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas mengungkapkan mengapresiasi langkah Kementan yang mengundang semua pihak guna menyelesaikan persoalan harga singkong di Provinsi Lampung.

Namun ada yang diharapkan dalam pertemuan tersebut. 

"Tentunya ada harapan kami sebagai Pansus tata niaga singkong dan semua anggota DPRD Lampung berharap hasil diskusi nantinya dapat memberikan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Baik pihak petani maupun pengusaha," kata Mikdar.

Selain itu, Mikdar mengungkapkan DPRD Provinsi Lampung berharap adanya solusi untuk menjadikan singkong salah satu tanaman industri yang prioritas.

"Sehingga masuk kategori tanaman ketahanan pangan. Dengan kondisi begitu nantinya akan ada turunannnya, berpengaruh pada adanya subsidi pupuk, pengaturan harga, bibit unggul dari pemerintah, peralatan pertanian dan lainnya," lanjut Mikdar.

Dengan demikian nantinya akan mempengaruhi para petani di Lampung dalam mempersiapkan tanaman singkong dengan baik.

"Kedua ialah kami ingin Pemerintah dengan tegas untuk hentikan keran impor. Karena masalah terbesar adalah impor," katanya.

Dia menyebut jika memang perusahaan kekurangan bahan baku, maka diharuskan untuk impor singkong. Maka keran impor hanya boleh dilakukan oleh BUMN, atau dalam hal ini dapat dilakukan oleh Bulog.

"Kalau harus impor maka BUMN atau Bulog, karena mereka meskipun membeli dari luar negeri harganya murah tapi tetap bisa menstabilkan harga," katanya.