Empat Fraksi DPRD Lambar Soroti Strategi Fiskal, Inflasi, dan Efisiensi Anggaran dalam RAPBD 2026

PKB juga menyoroti target makro ekonomi daerah yang dianggap terlalu optimistis, serta lemahnya kemandirian fiskal daerah. Dari total pendapatan Rp941,7 miliar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp94,6 miliar.

Fraksi ini mendorong pemerintah mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi.

Dalam pandangan umum Fraksi Demokrat yang dibacakan Mawardi, partai berlambang mercy itu mengapresiasi penyusunan RAPBD 2026 yang dinilai sesuai regulasi dan sejalan dengan KUA-PPAS.

Namun, Fraksi Demokrat menyoroti kenaikan anggaran belanja daerah yang mencapai Rp254,2 miliar.

Mereka meminta agar peningkatan anggaran sejalan dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Kami juga meminta penjelasan rinci terkait kenaikan belanja tidak terduga dari Rp2,1 miliar menjadi Rp3,3 miliar agar tidak menjadi pos anggaran yang tidak produktif,” kata Mawardi.

Demokrat menilai pemerintah perlu memprioritaskan program pengentasan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Fraksi Amanat Demokrat (ADEM) melalui Sekretaris Fraksi Bambang Kusmanto menekankan pentingnya pendekatan anggaran berbasis kinerja agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Bambang juga menyoroti masih tingginya ketergantungan Lambar terhadap dana transfer pusat.

“Kemandirian fiskal harus diperkuat dengan menggali potensi PAD dari sektor pertanian, pariwisata, dan hasil hutan bukan kayu,” ujarnya.