DPRD Beri 16 Rekomendasi terhadap LHP BPK Pemprov Lampung, Salahsatunya Lunasi Tunda Bayar 2024
Rimadani Eka Mareta
Bandarlampung
14. Gubernur harus mengevaluasi kinerja BUMD yang merugi secara berkelanjutan serta mendorong pembentukan BUMD baru untuk meningkatkan PAD.
15. Bank Lampung didorong untuk meningkatkan inovasi bisnis agar dapat memenuhi modal minimum Rp3 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
16. Pemprov harus melakukan audit investigatif terhadap rekanan OPD Bina Marga yang belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai temuan BPK. (*)
DPRD Provinsi Lampung
paripurna
pansus LHP BPK
DPRD beri saran LHP BPK Pemprov Lampung
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
.jpg)
