Presiden Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Zonasi, Disdikbud Lampung: Kita Tunggu
Tampan Fernando
Bandarlampung
Sebelumnya, Komisi V DPRD Lampung menggelar hearing bersama para kepala SMA SMK dan Disdikbud untuk evaluasi PPDB 2023.
Dalam hearing itu, sejumlah anggota DPRD meminta kepsek dan Disdikbud untuk memecat siswa yang terbukti cangkok KK karena telah merugikan calon siswa lain.
Salah satunya yang paling tegas meminta pemecatan hal itu adalah Ahmad Iswan.
“Kalau ada kekeliruan tetap harus dikeluarkan. Mau dia (siswa) sudah masuk data siswa nggak ada urusan. Kalau tidak percuma saja, berhenti saja jadi kepala sekolah,” ujarnya.
Namun Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan menyatakan pencoretan siswa yang curang harus dipertimbangkan mana yang lebih banyak manfaat atau mudharatnya.
“Semua jadi pertimbangan. Karena kalau dicoret itu juga menyangkut nasib anak-anak kita. Kalau kita saklek dengan aturan bagaimana nasib mereka,” kata Yanuar.
Menurutnya, Komisi V dan Disdikbud Lampung lebih fokus mencari solusi terbaik. Terutama untuk perbaikan sistem PPDB di tahun-tahun mendatang. (*)
PPDB jalur zonasi
kecurangan PPDB
Disdikbud Lampung
Tommy Efra Handarta
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
