Kepala Perwakilan BPKP Lampung Audiensi dengan Unila Jajaki Kerja Sama dan Kolaborasi

RILISID, Bandar Lampung — Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, melakukan audiensi ke Universitas Lampung (Unila) pada Senin, 5 Februari 2024.

Pertemuan bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan berkoordinasi terkait penjajakan kerja sama antara Unila dan BPKP.

Kehadiran Nani Ulina Kartika Nasution didampingi Kepala Bagian Umum BPKP Zulkifli dan Bentrasriadi disambut langsung Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN., Eng., didampingi Warek Bidang Akademik, Warek BUK, Warek PKTIK, Dekan FEB, dan Dekan FMIPA, di ruang kerja rektor.

Dalam pertemuan itu, Nani menyatakan, BPKP memiliki potensi dalam pengelolaan sumber daya kepakaran yang dapat dikerjasamakan. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, BPKP memiliki peran meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan menyelenggarakan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan negara.

Caranya dengan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan dalam rangka pengawalan pembangunan nasional serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Selain melakukan pengawasan dan pengukuran kapabilitas akuntabilitas keuangan negara dan manajemen risikonya, BPKP menyatakan siap berkolaborasi bersama Unila dalam menyampaikan program-program yang dimiliki pemerintah, khususnya BPKP kepada masyarakat melalui agen-agen perubahan seperti mahasiswa dan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai contoh, Provinsi Lampung dengan jumlah desa yang cukup besar terbagi ke dalam 15 kabupaten dan kota tentu saja memiliki badan usaha milik desa (Bumdes) perlu dilakukan upaya optimal dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan.

Selain itu perlu ada metode pelatihan dalam pengelolaan organisasi Bumdes dan sistem keuangannya sehingga tata kelola dan hasil dari upaya produksi maupun aplikasi Bumdes tersebut dapat optimal.

Diketahui dengan cukup besarnya dana desa yang dimiliki pemerintahan desa, perlu dilakukan pendampingan sehingga hasilnya dapat tepat sasaran.

“Kami ingin memberdayakan teman-teman mahasiswa sekaligus belajar pada aspek-aspek teknis yang ada di daerah dalam hal pengawasan,” tuturnya.