Waspada, Politik Uang di Pilkada Empat Kota Ini Masih Cukup Tinggi

Hasil survei di Kota Pariaman menyebutkan sebanyak 46 persen dari 500 responden menyatakan menerima pemberian dari kandidat. Namun, hanya 7 persen yang bersikap menerima lalu memilih, sedangkan 39 persen lainnya menyatakan walaupun menerima akan tetap mencoblos sesuai dengan hati nurani.

Selanjutnya, di Sawahlunto, sebanyak 54 persen dari 800 responden bersedia menerima uang atau hadiah dari calon. Sebanyak 33 persen di antaranya menolak.

Dari 54 persen yang menerima tersebut, 7 persen menyatakan terima dan pilih, sedangkan 47 persen lainnya kendati sudah menerima akan tetap memilih sesuai dengan hati nurani.

Dari temuan tersebut, Bawaslu harus lebih proaktif mencegah politik yang dengan menggelar sosialisasi secara masif soal antipolitik uang.

Pengamat Politik Universitas Andalas, Asrinali, menyebut, politik uang terjadi karena akibat para elite minim gagasan saat mencalonkan diri. Sehingga, satu-satunya yang bisa ditawarkan kepada masyarakat selaku pemilih adalah uang.

"Seharusnya kan calon itu menawarkan gagasan dan program. Karena tidak mampu, uang akhirnya yang dibagikan," ujarnya.

Karena fenomena itu kerap terjadi, lanjut Asrinali, akhirnya masyarakat pun terbiasa dengan politik uang. Begitu ada calon kepala daerah yang datang, mereka pun bukan menanyakan program, melainkan meminta uang.

"Artinya, lagi-lagi partai politik harus memperbaiki hal ini dengan tidak terus-menerus membiarkan hal itu terjadi dan mendidik masyarakat menjadi pemilih yang lebih rasional," lanjutnya.

Laporan Pengamat Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Miko Kamal, menyatakan, politik uang adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan musuh bersama.

"Perbuatan busuk itu dapat menggergaji hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan amanah," paparnya.