Waspada, Politik Uang di Pilkada Empat Kota Ini Masih Cukup Tinggi

RILISID, Padang — Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di empat kota di Sumatera Barat yakni Padang, Sawahlunto, Pariaman, dan Padang Panjang masih dibayang-bayangi praktik politik uang.

Berdasarkan survei Sumatera Barat Leadership Forum (SBLF) pada bulan Juni 2018, cukup tingginya potensi terjadinya politik uang pada pilkada di empat kota itu lantaran hampir separuh masyarakat bersedia menerima pemberian dari kandidat.

Direktur Eksekutif SBLF Riset dan Konsultan, Edo Andrefson, mengatakan, segmen pemilih yang mau menerima uang tersebut adalah mereka yang berstatus menengah ke bawah dari sisi ekonomi dan pendidikan.

"Biasanya bermukim di pinggiran dan karakter masyarakatnya homogen," katanya di Padang, Minggu (24/6/2018). 

Edo menilai, politik uang ibarat hantu yang tak tampak namun terasa. Kendati sudah ada aturan dan pengawasan, masih mungkin bisa dilakukan oleh kandidat. Menurutnya, politik uang itu kemungkinan dilakukan oleh calon yang memiliki modal besar, atau mereka yang elektabilitasnya masih rendah, lalu ingin unggul.

Salah satu modus politik uang tersebut berupa pembentukan sukarelawan dalam jumlah besar, kemudian mereka diberi uang saku relatif cukup besar untuk operasional. Bisa pula berupa pemberian bingkisan di luar batas aturan KPU dalam aksi sosial.

Berdasarkan survei, sebanyak 47 persen dari 500 responden di Padang Panjang menyatakan akan menerima jika kandidat memberikan uang atau bingkisan kepada mereka. Namun, dari 47 persen tersebut, hanya dua persen yang menyatakan akan memilih kandidat pemberi uang.

Sebaliknya, sebanyak 45 persen responden yang menyatakan menerima pemberian tetapi akan memilih sesuai dengan hati nurani. Kemudian 46 persen responden menyatakan tidak akan menerima politik uang dan tidak memilih kandidat tersebut.

Sementara di Padang, dari 800 responden, sebanyak 48 persen di antaranya menyatakan akan menerima pemberian dari calon. Akan tetapi, sebanyak 38 persen di antaranya menyatakan menerima namun tidak akan memilih pemberi politik uang, dan 10 persen lainnya mengakui akan memilih kandidat yang memberikan uang.

Masyarakat yang menolak politik uang di Padang sekitar 47 persen, dan sebanyak 37 persen di antaranya menyatakan tidak akan memilih calon yang melakukan politik uang.