Masa Kampanye Diharapkan Bisa Diwarnai Debat Masalah Ekonomi
Anonymous
Jakarta
RILISID, Jakarta — Politisi Gerindra, Fahira Idris, berharap masa kampanye yang berlangsung sekitar enam bulan terhitung pada 23 September 2018-13 April 2019, bisa dimaksimalkan para pasangan capres-cawapres.
Mereka harus bisa mempunyai solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa saat ini dan lima tahun ke depan terutama persoalan ekonomi.
"Saya berharap debat soal ekonomi mewarnai kampanye pilpres nanti," kata Fahira dalam siaran pers yang diterima rilis.id pada Rabu (12/9/2018).
Menurut dia, tidak ada yang bisa membantah bahwa saat ini ada masalah besar dan serius dalam fundamental ekonomi Indonesia, sehingga dinilainya begitu rapuh terhadap gejolak ekonomi dunia.
Kata Fahira pasangan capres cawapres harus bisa menjelaskan kepada rakyat solusi mereka untuk menyembuhkan ekonomi Indonesia yang sekarang ini sedang "sakit".
"Jika nanti pada masa kampanye ada pasangan capres/cawapres atau tim kampanyenya yang mengusung tema sentral kampanye di luar ekonomi, artinya mereka tidak paham apa prioritas yang harus segera diselesaikan," ujar anggota DPD RI ini.
Saat ini, fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah karena bangsa ini defisit atau tekor dari segala sektor dan jurusan. Karena itu, konsep ekonomi pasangan calon harus dijabarkan dalam kampanye nanti.
Saat ini, sambungnya, ada gelagat dari pihak-pihak tertentu yang terus menjadikan kebhinekaan sebagai "dagangan" kampanye dengan menuding pihak-pihak berseberangan tidak menghargai kebhinekaan.
"Kemudian dilabeli radikal, tidak nasionalis, bahkan distigma anti pancasila. Padahal kebhinekaan adalah fakta di negeri ini dan sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa ini lewat persatuan," ungkap Fahira.
Persatuan akan semakin kuat jika keadilan ekonomi tercipta di negeri. Caranya, pulihkan kembali ekonomi bangsa ini. Hentikan kebergantungan ekonomi kita terhadap barang impor terutama pangan dan energi.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
