Gerakan #2019GantiPresiden Dikhawatirkan Punya Niat Lebih Ganti Sistem Negara

RILISID, Jakarta — Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Zuhairi Misrawi menilai gerakan #2019GantiPresiden rawan ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Kata dia, seperti upaya mengganti presiden menjadi sistem negara.

"Kami amati adanya disorientasi, adanya pihak-pihak yang menunggangi gerakan ini. Dari ganti presiden, menjadi ganti sistem. Kami khawatirkan menjadi bola liar," kata Zuhairi yang biasa disapa Gus Mis dalam diskusi di Jakarta pada Rabu (12/9/2018).

Menurut dia, da pihak yang ingin menjadikan pertarungan yang terlalu jauh, dari ganti presiden menjadi ganti sistem. Kata Zuhairi, ini seperti apa yang terjadi di Suriah.

Karena itu, lanjut dia, segala macam gerakan tagar harus dikembalikan pada rel pertarungan demokrasi yang dapat mendidik masyarakat. Ia juga menilai, perang tagar #2019GantiPresiden merupakan gerakan yang tidak mendidik.

"Penggunaan kata presiden itu tidak lazim. Karena, istilah yang dipakai tidak mendidik dan bisa menimbulkan salah tafsir," katanya.

Menurut dia, perang tagar ganti presiden tidak hanya terjadi di level dunia maya. Tetapi sudah menjadi sebuah gerakan riil di tengah masyarakat. Kondisi itu yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

"Ajakannya bukan mengadu argumen dan gagasan. Hanya gerakan emosional dan mengarah pada fragmentasi di tengah masyarakat. Masyarakat bisa masuk dalam jebakan konflik dan menjadi bola liar dan menimbulkan perpecahan sosial di masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, lebih baik tagar ganti presiden diubah menjadi tagar Prabowo 2019 agar tidak terjadi konflik di masyarakat.

Menjelang kampanye, dia juga berharap akan lebih substantif, yakni menyangkut berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk di antaranya juga dalam konteks ekonomi nasional.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat, Poempida Hidayatullah, menilai, gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan yang terkesan sangat menghakimi, padahal dalam suatu negara demokrasi seharusnya ada sebuah dialog adu gagasan.