Sinergi Pemprov, Kejaksaan, dan Kemenkop UKM Perkuat Ekonomi Desa lewat Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Joko Juliantono secara resmi membuka kegiatan pelatihan bagi pengelola Koperasi Merah Putih. Ia menegaskan, penguatan koperasi merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden untuk mengembalikan semangat ekonomi Pancasila.

"Presiden ingin negara kembali hadir dalam sistem ekonomi nasional. Koperasi adalah jalan untuk mewujudkan keadilan ekonomi, bukan sekadar menjadi pelengkap dari pasar bebas," kata Ferry.

Ia menyebutkan, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih memiliki tiga fungsi utama, yakni menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, menjadi offtaker hasil pertanian desa, dan menjadi instrumen pelaksana program pemerintah pusat seperti bantuan sosial.

Kementerian Koperasi menargetkan pada Maret 2026 akan berdiri 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, lengkap dengan gudang, gerai sembako, apotek, dan sarana logistik. Ferry menyebut Lampung sebagai salah satu provinsi yang paling cepat menyiapkan koperasi tersebut.

"Lampung adalah provinsi tercepat yang menyelesaikan pembentukan badan hukum koperasi tahap pertama. Ini menunjukkan kesiapan dan semangat kolaboratif yang tinggi," ujarnya.

Ferry juga menekankan bahwa koperasi akan menjadi pusat perputaran ekonomi baru di desa. "Presiden ingin masyarakat desa menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Dana dan permodalan harus mengalir ke desa, bukan lagi hanya ke kota besar," tegasnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof. Reda Manthovani menyoroti pentingnya peran Kejaksaan dalam mengawal program koperasi desa melalui aplikasi Jaga Desa. Program ini dirancang untuk memastikan pembangunan fisik dan pengelolaan koperasi berjalan transparan dan bebas penyimpangan.

"Peran kami adalah mendampingi dan mengawal agar aset koperasi menjadi milik desa dan tercatat dengan baik dalam sistem Jaga Desa. Ini untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran," ujar Reda.

Ia mengungkapkan, angka kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa meningkat signifikan dari 187 kasus pada 2023 menjadi 459 kasus hingga September 2025. Karena itu, pengawasan sistematis melalui Jaga Desa dinilai krusial.

"Kami tidak ingin mengkriminalisasi kepala desa, tapi mengedepankan solusi dan pemulihan. Pendampingan hukum dilakukan agar pengelolaan dana desa lebih tertib dan koperasi berjalan baik," tegas Reda.