Sinergi Pemprov, Kejaksaan, dan Kemenkop UKM Perkuat Ekonomi Desa lewat Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa

RILISID, Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat peran koperasi desa melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Mitra Adhyaksa dan Penyerahan Bantuan CSR Sarana dan Prasarana Koperasi, yang digelar di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi pemerintah daerah bersama Kejaksaan dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung kebijakan nasional melalui program Jaga Desa.

Acara dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Menteri Koperasi dan UKM RI Dr. Ferry Joko Juliantono, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, serta sejumlah pejabat tinggi, termasuk Plt Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo, dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan pentingnya koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat yang dimulai dari desa. Ia menyebut, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian yang menjadi pilar ekonomi daerah.

"Lampung dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan potensi unggulan seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Kini kami sedang menata ekosistem hilirisasinya melalui kolaborasi dan sinergi antarpihak," ujar Jihan.

Wagub menyebutkan, hingga pertengahan 2025, sebanyak 2.651 desa dan kelurahan di Lampung telah memiliki Koperasi Merah Putih berbadan hukum resmi. Capaian ini menjadikan Lampung salah satu provinsi tercepat dalam pembentukan koperasi tersebut.

Menurutnya, kehadiran Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru di desa. "Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian desa, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif," tambahnya.

Wagub juga menekankan perlunya pengelolaan koperasi yang profesional dan berkelanjutan. Ia berharap dukungan regulasi pembiayaan segera diterbitkan oleh pemerintah pusat. 

"Kami mohon agar peraturan pelaksanaan perubahan skema pembiayaan Koperasi Merah Putih sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2025 dapat segera diterbitkan, agar koperasi dapat segera beroperasi dan berdaya," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong Bank Himbara dan BUMD, termasuk Bank Lampung, untuk menyinergikan kebijakan pembiayaan koperasi agar dapat mempercepat perputaran ekonomi di tingkat desa.