Perusahaan Media Kian Terhimpit, PWI Lampung Minta Pemerintah Beri Afirmasi Pajak
Tampan Fernando
Bandar Lampung
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa tema diskusi “Pajak Menekan, Media Sulit Bertahan” bukan hanya menarik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa ada persoalan serius yang harus dibicarakan secara terbuka dan jujur.
Menurutnya, media adalah salah satu pilar penting demokrasi. Tanpa media yang sehat, kuat, dan independen, masyarakat akan kehilangan ruang kontrol, ruang dialog, dan ruang pembelajaran publik. Namun, di sisi lain, negara tetap membutuhkan penerimaan pajak untuk pembangunan.
“Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan agar keduanya bisa berjalan dan saling menguatkan, bukan saling memberatkan,” ujarnya.
Marindo menyadari bahwa banyak media, khususnya media lokal, tengah menghadapi tekanan berat. Mulai dari perubahan pola bisnis, persaingan digital, hingga regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika lapangan.
“Kami memahami bahwa ketika media kesulitan bertahan, dampaknya bukan hanya pada perusahaan medianya, tetapi juga pada kualitas informasi yang diterima masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap diskusi tersebut menghasilkan gagasan konstruktif dan realistis yang dapat ditindaklanjuti bersama melalui sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi profesi media, dan para pelaku industri.
“Kita ingin Lampung menjadi daerah yang komunikatif, transparan, dan didukung oleh media yang kokoh serta profesional,” tutupnya. (*)
pajak perusahaan media
media di Lampung
pajak perusahaan
PWI Lampung
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
