Wali Murid Diintimidasi, DPRD Lambar: Kritik MBG Itu Wujud Kontrol Sosial

RILISID, Lampung Barat — Anggota DPRD Lampung Barat (Lambar) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nopiyadi, menyoroti dugaan intimidasi.

Dugaan ini dialami seorang wali murid di Kecamatan Sekincau setelah mengkritisi menu Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui media sosial.

Menurut Nopiyadi, kritik masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah semestinya dipandang sebagai bagian dari partisipasi publik. Bukan direspons dengan tindakan yang berpotensi menekan warga.

“Sebagai anggota DPRD Lambar, saya sangat menyayangkan jika benar ada tindakan mendatangi rumah wali murid. Sikap seperti itu tidak mencerminkan semangat pelayanan publik,” ujar Nopiyadi, Senin (19/1/2026).

Ia menilai, kritik yang disampaikan wali murid terkait menu MBG merupakan bentuk kontrol sosial yang wajar dan penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Orang tua mempublikasikan menu yang diterima anaknya seharusnya tidak perlu ditakuti. Itu justru menjadi bahan evaluasi agar menu yang disajikan benar-benar layak dan sesuai kebutuhan gizi anak,” katanya.

Nopiyadi mengingatkan bahwa tindakan intimidatif berpotensi menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Padahal, masukan dari warga sangat dibutuhkan untuk perbaikan pelaksanaan program MBG.

Menurut dia, kritik yang disampaikan wali murid tidak ditujukan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Melainkan demi peningkatan kualitas layanan serta pemenuhan gizi anak-anak.

“Jika wali murid merasa tertekan, tentu perlu ada langkah penyelesaian yang bijak. Namun jika yang bersangkutan memilih memaafkan, itu juga patut dihargai karena niat awalnya adalah memberikan masukan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pengelola dapur MBG agar lebih terbuka dalam menyikapi kritik.