Wali Murid Diintimidasi, DPRD Lambar: Kritik MBG Itu Wujud Kontrol Sosial

Nopiyadi menegaskan bahwa setiap porsi MBG telah memiliki pagu anggaran yang jelas dan ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

“Satu porsi dialokasikan Rp10 ribu sesuai ketentuan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan bersama, baik oleh masyarakat, orang tua murid, maupun pihak sekolah. Transparansi justru menjadi kunci,” katanya.

Namun demikian, Nopiyadi menyoroti belum adanya kanal pengaduan resmi di Lambar, yang dapat diakses masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan secara aman.

DPRD Lambae, kata Nopiyadi, mendorong Satuan Tugas (Satgas) MBG yang dibentuk melalui surat keputusan bupati agar menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan berkelanjutan.

“Tugas satgas bukan hanya bergerak ketika ada persoalan, tetapi memastikan sejak awal program berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, dan tepat anggaran,” tegasnya.

Ia juga mendorong Satgas MBG untuk membentuk kanal komunikasi resmi, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya, sebagai ruang penyampaian kritik dan saran dari masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Satgas MBG Lampung Barat Ahmad Hikami menyatakan bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dalam perbaikan program.

“Pada prinsipnya, kritik itu boleh dan justru dibutuhkan,” ujar Ahmad Hikami saat dikonfirmasi, Sabtu (17/1/2026).

Ia menyebutkan, tim Satgas MBG tingkat kecamatan telah turun ke lokasi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Meski demikian, hingga kini masyarakat masih mempertanyakan kejelasan sanksi terhadap oknum yang diduga melakukan intimidasi.