KPK Supervisi Langsung, Pemprov Lampung Siap Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas

RILISID, Bandarlampung — Provinsi Lampung menjadi sorotan nasional, Rabu (5/11/2024), setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Setyo Budiyanto hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi di Kantor Gubernur Lampung pada Rabu 5 November 2025.

Rakor tersebut mempertemukan jajaran pimpinan daerah se-Lampung, mulai dari Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Ketua DPRD Provinsi Ahmad Giri Akbar, Kajati Danang Suryo Wibowo, Kapolda Helfi, hingga seluruh bupati, wali kota, dan ketua DPRD kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen pemerintahan daerah.

"Pencegahan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama, sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Mirza.

Gubernur juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap indeks persepsi korupsi di kabupaten dan kota, sebagai cerminan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

"Kita harus melihat hasil survei persepsi masyarakat tahun 2024 — bagaimana kondisi kabupaten, kota, dan provinsi. Apa yang masih perlu dibenahi? Alhamdulillah, 15 kabupaten/kota punya semangat baru. Mudah-mudahan kepemimpinan baru ini membawa pembenahan yang nyata," tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kehadirannya di Lampung merupakan bentuk dukungan dan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi.

"Saya apresiasi Gubernur Lampung yang sudah mengundang seluruh kepala daerah, ketua DPRD, dan inspektur se-Provinsi Lampung hari ini. Ini langkah konkret untuk membangun kesadaran kolektif dalam pencegahan korupsi,” kata Setyo.

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses pemerintahan, sekaligus menjadikan pengalaman masa lalu sebagai cermin untuk berbenah.

"Kita harus bekerja dengan prinsip integritas. Kasus-kasus korupsi di masa lalu jadikan pelajaran, bukan sekadar catatan hitam. Kami hadir bukan untuk melihat ke belakang, tetapi untuk memastikan pencegahan menjadi fokus utama,” tegasnya. (*)