Ironis! Puluhan Dapur MBG Aktif di Lampura Hanya Segelintir Bersertifikat

RILISID, Lampung Utara — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang sebagai pondasi peningkatan kualitas gizi masyarakat justru menyisakan persoalan serius di Kabupaten Lampung Utara (Lampura).

Hingga awal 2026, puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (Dapur MBG) dilaporkan telah beroperasi tanpa mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai dokumen wajib yang menjadi tolok ukur keamanan dan kelayakan pangan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pembinaan MBG Lampura Mat Soleh mengungkapkan, sebagian besar dapur MBG sudah beroperasi sejak awal tanpa memenuhi persyaratan dasar tersebut.

Menurut May Soleh, SLHS merupakan bukti mutlak bahwa proses pengolahan makanan dilakukan secara aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan.

"Di Lampura saat ini terdapat 61 dapur yang sudah operasional, 21 dapur persiapan, tujuh dapur di wilayah 3T, serta dua dapur dalam tahap pembangunan yang belum terkonfirmasi," ujar Mat Soleh, Rabu (21/1/2026).

Namun, di balik masifnya jumlah dapur, tingkat kepatuhan terhadap standar kesehatan dinilai sangat memprihatinkan.

"Dari lebih 80 dapur tersebut, baru lima yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi, dan hanya 10 dapur yang sudah mengantongi sertifikasi halal," ungkapnya.

Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan serius antara percepatan operasional dapur MBG dengan pemenuhan regulasi kesehatan.

Banyak dapur telah aktif melayani masyarakat, tetapi belum memenuhi ketentuan administrasi dan standar keamanan pangan sebagaimana ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan.

Kondisi ini disebut-sebut berkorelasi dengan sejumlah insiden dugaan keracunan makanan bergizi gratis yang dialami pelajar di berbagai daerah.