Belum Tetapkan Status Darurat, DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Kesehatan Rakyat

RILISID, Jakarta — Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta, meminta pemerintah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia, seiring merebaknya virus corona di Tanah Air. Bukannya mengambil kebijakan yang aneh dan terkesan mengesampingkan manusia dibandingkan dengan menjaga stabilitas ekonomi. 

Pasalnya, hingga hari ini pemerintah belum menetapkan status darurat atau apapun apabila tidak merasa perlu opsi lockdown atau menutup negara sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. 

Namun dinilai aneh, beberapa waktu lalu pemerintah malah menggelontorkan dana untuk mensubsidi kedatangan turis demi meningkatkan ekonomi di sektor pariwisata. 

"Menjaga kondisi ekonomi penting namun lebih penting menjaga nyawa rakyat Indonesia," tegas Sukamta, Sabtu (14/3/2020).

Anggota komisi bidang urusan pertahanan itu mengatakan, WHO telah mengaitkan penyebaran cepat virus corona akibat kelambanan penanganan oleh banyak negara. Salah satunya, kata Sukamta, bisa jadi Indonesia. 

"Rakyat memantau, merasakan dan mengambil kesimpulan dari informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan penanganan pemerintah,” jelas Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini.

Legislator asal Yogyakarta itu menilai, pemerintah juga harus menyiapkan kondisi darurat ketika fase puncak penyebaran mulai dari skema level penanganan pasien, status kondisi penyebaran, kecepatan respon dan penanganan hingga menyiapkan fasilitas.

"Selain itu, langkah-langkah yang akan diambil menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, kebijakan di bidang pendidikan terkait interaksi di sekolah dan kampus, kebijakan di bidang ekonomi yang strategis jangka panjang yang membela rakyat Indonesia secara keseluruhan bukan hanya masyarakat elite,” lanjutnya.

Sukamta juga mengatakan bahwa aspek terpenting dalam penanganan diluar medis adalah aspek psikologis. Menurutnya, kepanikan masyarakat ketika pengumuman kasus pertama menjadi pelajaran bahwa pemerintah gagal mengelola aspek psikologis rakyat. 

"Pemerintah harus terbuka, jelas dan meyakinkan dalam bertindak. Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan didukung rakyat, Indonesia bisa berhasil menghadapi krisis ini," katanya.