Anggota DPR Ini Usul WNI dari Wuhan Diisolasi di Kapal Perang

RILISID, Jakarta — Anggota DPR RI asal Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengusulkan WNI yang pulang dari Wuhan, Cina sebaiknya diisolasi di kapal perang untuk mencegah dampak negatif akibat penolakan warga di Natuna.  

"Karantina atau isolasi di kapal perang milik TNI AL akan lebih baik. Cukup disiapkan bahan makanan yang memadai dan perlengkapan kesehatan di dalam kapal," ujar Ansar kepada Antara di Tanjungpinang, Minggu (2/2/2020).

Menurut anggota Komisi V DPR itu, kebijakan yang tidak tersosialisasi secara maksimal menyebabkan penolakan oleh Pemkab Natuna dan masyarakat menolak WNI. Kondisi itu, menurut dia wajar lantaran warga khawatir terjangkit virus corona.

Kekhawatiran warga juga dinilai wajar karena pemahaman warga terhadap virus corona tidak sama, meski Kementerian Kesehatan menjamin WNI di Wuhan dalam kondisi sehat ketika dievakuasi.

"Informasi di media sosial dan media massa yang deras terkait virus corona menimbulkan rasa takut. Apalagi tidak disertai sosialisasi yang masif kepada tokoh masyarakat dan pemda sebelum kebijakan karantina di Natuna itu diberlakukan," jelas Ansar.

Ansar yang juga Ketua DPD Partai Kepri mengatakan demonstrasi berhari-hari yang dilakukan warga di Natuna sebagai puncak kekesalan warga akibat kebijakan pemerintah pusat yang tidak populer. Menurutnya, masyarakat Natuna bukan anti terhadap WNI di Wuhan yang dievakuasi ke Indonesia, melainkan mereka tidak ingin virus mematikan itu masuk ke daerah tersebut.

Ansar mengingatkan pemerintah pusat, khususnya Kemenkes untuk tidak mengabaikan aspirasi daerah. Apalagi Natuna merupakan daerah perbatasan yang strategis.

"Kalau Kemenkes sudah bisa menjamin, semestinya tidak perlu khawatir yang berlebihan. Namun, persoalannya, ini (kebijakan) tidak disosialisasikan lebih awal," katanya.

Jalan tengah yang dapat diambil pemerintah yakni menyediakan tempat khusus untuk isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, seperti diisolasi di kapal tanker. Kebijakan ini perlu dipertimbangan untuk mencegah dampak lanjutan dari kebijakan yang telah dilaksanakan di Natuna.

"Masih ada waktu pemerintah agar mengambil kebijakan yang lebih baik," kata Sekretaris Fraksi Golkar itu.