Tolak PPPK Paruh Waktu, Ratusan Tenaga Honorer Geruduk Kantor Bupati, Begini Tanggapan Pemkab Lambar
Ari Gunawan
Lampung Barat
Meski demikian, Wasisno memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu jika kondisi keuangan sudah membaik.
"Saat ini, skema paruh waktu menjadi solusi sementara. Jika ekonomi membaik, pengangkatan PPPK penuh waktu akan dilakukan," tuturnya.
Wasisno juga menegaskan bahwa proses verifikasi seleksi PPPK dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan mengimbau masyarakat untuk melapor jika ada ketidak transparanan dalam proses tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa keberatan harus disampaikan melalui prosedur resmi, termasuk masa sanggah.
Terkait penempatan PPPK yang lolos seleksi, Wasisno mengatakan bahwa mereka akan ditempatkan sesuai kebutuhan daerah, terutama di sektor-sektor penting seperti kesehatan.
Ia juga mengingatkan bahwa data tenaga honorer dan PPPK dikelola oleh pemerintah pusat, dan bukan oleh pemerintah daerah.
"Data tenaga honorer ada di BKN, bukan di pemerintah daerah. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR agar masalah ini segera teratasi," pungkasnya. (*)
Tolak PPPK Paruh waktu
tenaga honorer padati kantor bupati
tuntut transparansi
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
