Dinilai Tak Sehat! Anggota DPRD Desak Pemkab Hentikan Suntikan Dana ke BUMD Lampung Selatan Maju
Ahmad Kurdy
Lampung Selatan
Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Lampung Selatan Marlena, mengungkapkan berbagai persoalan yang membelit BUMD tersebut mulai dari pengelolaan perusahaan, laporan keuangan, hingga tata kelola lingkungan yang dinilai belum sesuai harapan.
“Dikatakan tidak sehat karena pengelolaan perusahaannya, laporan keuangannya, dan juga bagaimana mereka terhadap lingkungannya. Masih ada keluhan dari para pegawai.yakni Laporan keuangan berdasarkan audit BPKP dan KAP juga belum menunjukkan adanya deviden yang bisa diserahkan untuk PAD,” jelas Marlena.
Marlena menegaskan, bagian perekonomian sudah melakukan pembinaan agar BUMD bisa berbenah dan sayangnya, pembinaan tersebut belum ditindaklanjuti serius oleh pihak manajemen.
“Kita sudah mencoba membina, bahkan sebelum saya menjabat pun sudah ada upaya pembinaan. Tapi ternyata belum terstruktur, pembukuan dan administrasi mereka pun masih belum sesuai aturan,” tambahnya.
Menurut Marlena, pemerintah daerah sudah mengucurkan dana Rp3,1 miliar sejak BUMD ini berdiri. Tahun ini bahkan direncanakan penyertaan modal tambahan sebesar Rp1 miliar.
Namun hingga kini, dana tersebut belum dicairkan karena menunggu arahan dari pemegang saham, yakni Bupati Lampung Selatan. (*)
Lampung Selatan
BUMD Lamsel
DPRD
Lampung Selatan
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
