Pendukung Paslon 1 Bawa Atribut di Kampanye Damai, Fadli Zon: Itu Kampungan
Anonymous
Jakarta
RILISID, Jakarta
— Aksi pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin saat kampanye damai di Monas kemarin sangat memalukan dan kampungan. Pasalnya, KPU melarang semua kelompok membawa atribut kampanye ke arena Kampanye Damai. Kelompok pendukung Jokowi membawa atribut kampanye dan berteriak-teriak sehingga Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum PAN Zulkifli Hasan walk out atau meninggalkan lokasi Kampanye Damai.
“Saya kira itu insidennyang tidak perlu. Acara yang baik agak sedikit ternoda karena semua parpol dan kandidat sepakat bahwa tidak ada atribut partai dan atribut yang mendukungnya. Panitia menghindari untuk menghitung 1, 2 3, itu dihindari. Ini saya kira sebuah komitmen buruk tentang sebuah kesepakatan," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Senin (24/9/2018).
Dia menyayangkan sikap pendukung Paslon satu. Karena, Fadli pun melihat para pendukung tersebut membawa bendera besar dan berteriak. Bahkan, di depan Prabowo Subianto.
"Saya juga jalan kaki, lihat bendera-bendera begitu besar, teriak-teriak termasuk di depan pak Prabowo juga. Saya kira sangat memalukan. Saya kira kampungan lah, tidak sesuai dengan yang direncanakan KPU,” kata Fadli di Jakarta, Senin (24/9/2018).
Fadli pun meminta KPU untuk bersikap tegas. Menurutnya, jangan sampai ada kesan KPU bersikap tak adil.
“Saya kira KPU harus lebih tegas, yang seperti itu betul-betul disuruh turun, tidak boleh ada bendera satu pihakpun. Kesannya curang. Yang satu enggak boleh bawa atribut tapi yang lain dibolehkan segitu banyak,” katanya.
Selain itu, para kandidat dan partai pengusung harus pro aktif untuk menginformasikan kepada pendukung untuk bersikap sesuai dengan aturan.
“Dari kandidat, dari partai-partai yang terafiliasi, dari KPU semdiri, harus ada garis yang tegas, ada petugas-petugas yang menyampaikan. Tapi kelihatannya dibiarkan saja,” kata Fadli.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
