Keheranan Kubu Oposisi Terkait Berubah-ubahnya Kebijakan Relaksasi DNI

RILISID, Jakarta — Relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi XVI dikritik sejumlah kalangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membatalkan rencana relaksasi DNI untuk sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).

Menteri Koordiantor Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan ada lima bidang usaha untuk UMKM, termasuk Koperasi tetap masuk dalam DNI yang tertutup bagi asing. Kini, tersisa 49 bidang usaha yang masuk dalam revisi aturan DNI.

Sebanyak 25 bidang usaha dibuka 100% bagi pihak asing, sedangkan 24 sisanya juga dapat dimasuki asing. Namun, porsinya terbatas. Artinya tak sampai 100%. Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto mengaku keheranan dengan berubah-ubahnya kebijakan pemerintah.

“Saya bingung, hari ini bilang A, besok beda. Sebelumnya 54 (bidang usaha), kemudian berubah angkanya,” kata Prabowo ketika ditemui di sela Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri La, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo, Sandiaga juga angkat bicara. Menurut Sandiaga, paket kebijakan ekonomi XVI sepatutnya dipertanyakan. “Pertanda pemerintah panik “dot kom” atau benar-benar ekonomi kita sedang demam,” demikian Sandiaga.

Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi sempat mengadakan diskusi meyoroti relaksasi DNI tersebut. Diskusi Topic of the Week yang berlangsung di Posko Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa, (27/11), dibuka langsung Ketua Seknas Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik.

Sejumlah narasumber yakni anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Kardaya Warnika, Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Intitute Syahganda Nainggolan, Wartawan Senior Hersubeno Arief, Peneliti IRESS Marwan Batubara, dan pengamat ekonomi dari AEPI Salamuddin Daeng.

“Semua negara di dunia dengan caranya sendiri-sendiri selalu memperjuangkan kepentingan nasional. Keberpihakan kepada nasional utama. DNI adalah suatu upaya keberpihakan kepada nasional. Nah, DNI ini sekarang dicabut,” kata Kardaya.

Syahganda juga mengritik kebijakan relaksasi DNI. Kebijakan itu, lanjutnya, membuat pemerintah seperti membiarkan seluruh sektor kehidupan masyarakat, masuk dalam perangkap kepentingan asing.

“Asing dilindungi oleh paket kebijakan ini. Dengan dibebaskan itu, kita akan semakin terpojok. Makin lama tidak ada lapangan kerja yang menjamin anak-anak muda kita bisa bekerja,” demikian Syahganda.