Difisit BPJS Dinilai Bisa Jadi Bahan Debat Kampanye Pilpres

RILISID, Jakarta — Anggota DPD RI, Fahira Idris, menyarankan agar para bakal calon Presiden-wakil Presiden RI yang akan berkompetisi di Pilpres 2019 bisa beradu gagasan mencari solusi soal defisitnya BPJS Kesehatan.

Kata dia, sejak diterapkan pada 2014 hingga saat ini, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Pada 2017 lalu, tercatat defisit Rp9,75 triliun. Jelang akhir 2018 ini diperkirakan lebih membengkak, sekisar Rp11,2 triliun.

"Tentunya harus ada formulasi dan solusi untuk mengurai kondisi ini agar pelayanan kesehatan tidak terganggu," kata Fahira dalam siaran pers yang diterima rilis.id pada Selasa (18/9/2018).

Jangan sampai, pas kampanye nanti publik malah disuguhkan perdebatan yang tidak subtanfif. Padahal, ada sejumlah isu yang memang diperlukan jalan keluarnya, seperti defisitnya BPJS Kesehatan.

"Jika melihat gelagat yang terjadi saat ini, di mana perdebatan masih seputar hal-hal tidak penting," ujarnya.

Padahal, banyak rumah sakit di berbagai daerah sampai harus memasang spanduk pengumuman bahwa BPJS Kesehatan menunggak klaim. Tentunya, ini adalah persoalan serius di mana perlu jadi bahan kampanye mereka.

"Namun, yang jadi ajang perdebatan malah penyebutan istilah ‘emak-emak’ dan klaim merasa kelompoknya paling pancasialis," tukas Senator DKI Jakarta ini.

Menurut Fahira, boleh saja Pemerintah beralasan salah satu sebab BPJS Kesehatan terus defisit adalah karena iuran saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Tetapi, harus diakui bahwa pembangunan kesehatan nasional yang belum maksimal dan optimal adalah penyumbang terbesar kenapa defisit BPJS Kesehatan semakin membengkak dari tahun ke tahun.