Diduga Mobilisasi Massa 'Terlarang', Bawaslu Panggil Lurah dan Kadis

RILISID, Bandarlampung — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung akan memanggil Lurah Enggal, Sutiman. Juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung, Daniel Marshudi, Kamis (29/11/2018).

Pemanggilan untuk meminta keterangan Sutiman terkait beredarnya surat undangan kepada aparatur kelurahan agar menghadiri jalan sehat bersama calon presiden (capres) nomor urut 1, Joko Widodo, Sabtu (24/11/2018) lalu.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah saat dihubungi, Senin (26/11/2018).

Menurut Candra, sapaan akrabnya, Bawaslu saat ini, masih banyak agenda politik seperti rapat koordinasi. Sehingga, belum bisa mengklarifikasi Sutiman.

"Kan paling tidak harus ada dua pimpinan Bawaslu untuk mengklarifikasinya. Undangannya Rabu (28/11/2018, Red) pagi kita kirim," kata Candra.

Menurutnya pihaknya punya waktu tujuh hari untuk memproses dan menentukan siapa saja yang akan dipanggil.

Ini terkait perintah pengerahan massa yang melibatkan ASN, dalam kampanye capres nomor urut 1 pada kegiatan jalan sehat di Tugu Adipura, itu.

Candra menjelaskan aparatur sipil negara (ASN), Polri, TNI, BUMN, BUMD, BUMDes, maupun instansi lain yang digaji dari pemerintahan dilarang ikut berkampanye.

Hal ini sesuai Pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Surat perintah penggerahan massa yang ditandatangani Sutiman itu sempat viral di media sosial. Dalam surat tertanggal 22 November, Sutiman memerintahkan kepala lingkungan, kader Posyandu, PKH, kader PKK, marbot, guru ngaji, Dasa Wisma, dan kader sub PPKBD se-Enggal.