Skor MCSP KPK 2025 Provinsi Lampung Tertinggi Se-Indonesia

RILISID, Bandarlampung — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Provinsi Lampung sebagai daerah dengan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sementara tertinggi se-Indonesia tahun 2025 dengan skor 80.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Lampung yang digelar di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu 5 November 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi, serta seluruh bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD se-Lampung.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai serius memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

"Kegiatan bersama Gubernur Lampung ini luar biasa. Tidak hanya menghadirkan bupati dan wali kota, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ujar Setyo Budiyanto.

Ia menegaskan, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus dibangun melalui sistem yang transparan dan akuntabel.

"Transparansi berarti kebijakan publik dapat diakses masyarakat, sementara akuntabilitas berarti seluruh kegiatan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Ketua KPK juga berharap seluruh aparatur di Provinsi Lampung terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

"Semua pihak memiliki peran penting dalam menjaga integritas. Dengan sinergi dan komitmen bersama, Lampung bisa menjadi contoh daerah yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama dalam paparannya menyampaikan bahwa nilai MCSP sementara Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mencapai angka 80, tertinggi secara nasional.