Sekprov Marindo Buka Diskusi PWI Lampung, Bahas Pajak Menekan Industri Media

RILISID, Bandarlampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, membuka secara resmi Diskusi Pajak bertema “Pajak Menekan, Media Sulit Bertahan” yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung, Jum'at (21/11/2025).

Kegiatan ini merupakan rangkaian Pekan Pendidikan Wartawan Lampung 2025 dan dihadiri Forkopimda serta berbagai organisasi pers di Provinsi Lampung.

Dalam laporannya, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah menyoroti bahwa kebijakan perpajakan saat ini masih menempatkan perusahaan pers pada kategori yang sama dengan perusahaan besar, sehingga menambah beban operasional dan berpotensi berdampak pada kesejahteraan wartawan. 

"Bahkan beberapa negara yang menerapkan pajak rendah hingga bebas pajak bagi perusahaan pers sebagai bentuk penghargaan terhadap pengetahuan dan kebebasan informasi (no tax for knowledge)," kata Wira.

Wira juga menegaskan bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi, sehingga kebijakan yang terlalu membebani dikhawatirkan dapat melemahkan keberlangsungan media.

Ia berharap diskusi ini melahirkan rekomendasi yang nantinya dapat disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Sementara itu, membacakan sambutan Gubernur Lampung, Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa tema diskusi ini bukan hanya relevan, tetapi menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan. 

Ia menegaskan bahwa media merupakan unsur vital dalam demokrasi, dan pemerintah memahami tantangan yang tengah dihadapi industri media, khususnya media lokal.

“Media adalah pilar penting demokrasi. Tanpa media yang sehat dan independen, publik bisa kehilangan ruang kontrol dan ruang dialog. Di sisi lain, negara membutuhkan pajak untuk pembangunan. Tantangan kita adalah menemukan titik keseimbangan agar kedua kepentingan ini saling menguatkan,” ujar Marindo.

Marindo juga menyoroti tekanan yang dihadapi media akibat perubahan pola bisnis, persaingan digital, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif. Pemerintah Provinsi Lampung menyadari bahwa ketika media kesulitan bertahan, dampaknya langsung terasa pada menurunnya kualitas informasi yang diterima masyarakat.