Sekdaprov Marindo Dukung Pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja BPK RI

RILISID, Bandarlampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan sambut baik pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (2/12/2025).

Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan kinerja Atas Peran Kementerian Dalam Negeri dalam penyelarasan perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran ketahanan pangan di Pemerintah Daerah. 

Kehadiran Sekdaprov Marindo dan pejabat terkait menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

Sekdaprov Marindo menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan.

“Kami berharap melalui pemeriksaan ini, maka Ketahanan Pangan yang sudah baik ini, dapat semakin meningkat dan lebih baik lagi kedepannya,” ujar Marindo.

“Dan Pemprov Lampung siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Penanggung Jawab 2 Agus Khotib menyampaikan BPK RI secara resmi memulai pemeriksaan tematik terhadap program ketahanan pangan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemeriksaan tematik ketahanan pangan ini untuk memastikan anggaran yang digunakan tepat sasaran,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa secara Nasional terdapat 45 Tim yang melakukan Pemeriksaan ini. 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Penanggung Jawab 3 Sony Rahmat Sulaeman menyampaikan bahwa pemeriksaan diarahkan untuk menilai efektivitas program yang mendukung Prioritas Nasional (PN) 2, yaitu penguatan ketahanan dan keamanan negara serta dorongan terhadap kemandirian bangsa, termasuk swasembada pangan. Pemeriksaan mencakup periode 2024 hingga Semester I 2025.

“BPK perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan berjalan tepat sasaran,” ujar Sony.