Pemprov Pastikan Ikut Awasi Keselamatan Pekerja di Lampung

Untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan sembilan agenda aksi strategis, di antaranya transformasi layanan K3 berbasis digital, penguatan Balai K3, serta pelibatan aktif Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai relawan dalam pengawasan norma K3 di lapangan. Selain itu, penguatan peran Dewan K3 Provinsi (DK3P) juga menjadi prioritas untuk memastikan kebijakan keselamatan kerja terimplementasi hingga ke daerah.

Menutup sambutannya, Sekdaprov mengingatkan bahwa aspek K3 berkaitan erat dengan daya saing ekonomi daerah dan nasional.

"K3 bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi adalah nilai. Nilai bahwa setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Produktivitas dan keselamatan harus berjalan beriringan," pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan Tali Asih bagi ASN yang memasuki masa purna bakti dan santunan bagi keluarga ASN yang meninggal dunia serta santunan BPJS Ketenagakerjaan. 

Menyampaikan amanat Gubernur, Sekdaprov Marindo Kurniawan merinci bahwa penyerahan tali asih kali ini diberikan kepada 48 PNS yang akan memasuki masa purna bakti terhitung mulai Februari 2026. Selain itu, santunan duka cita juga diserahkan kepada ahli waris dari 12 ASN yang meninggal dunia serta 4 orang suami/istri ASN yang telah berpulang.

"Kepada para PNS yang memasuki masa Purna Bakti, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai aparatur negara," ujar Sekdaprov.

Sekdaprov juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga ASN yang menerima santunan kematian. Ia menegaskan bahwa santunan ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan wujud nyata kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung kepada seluruh aparatur dan keluarganya. (*).