Partai Pengusung Hamartoni-Romli Angkat Bicara 24 Paket Proyek Senilai Rp27.155 Miliar

RILISID, Lampung Utara — Polemik gagalnya realisasi 24 paket proyek infrastruktur senilai Rp27,155 miliar di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), kian memanas.

Sejumlah pimpinan Partai Politik (Parpol) yang mengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Hamartoni Ahadis dan Romli di Lampura angkat suara dengan menyoroti kinerja Dinas SDABMBK hingga mendesak evaluasi serius dari orang nomor satu di Bumi Ragem Tunas Lampung.

Seperti dikata Ketua DPC Partai NasDem Lampura Imam Syuhada, bahwa evaluasi terhadap Kepala Dinas SDABMBK sepenuhnya merupakan kewenangan Inspektorat dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Menurutnya, jika memang terdapat persoalan dalam pengelolaan dinas, maka mekanisme penilaian harus berjalan sesuai aturan birokrasi yang berlaku.

"Evaluasi itu ranah Inspektorat dan Baperjakat. Kalau ada masalah di dinas, itu wilayah kerja Inspektorat, bukan yang lain," ujar Imam, Selasa (27/1/2026).

Terkait rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura untuk kembali menggelar 24 paket proyek yang sempat batal pada tahun anggaran 2025 dan direncanakan ulang pada 2026, Imam mengingatkan agar langkah tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Ia menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat agar pelaksanaan proyek tidak memicu persoalan hukum maupun polemik politik di kemudian hari.

"Untuk menghindari polemik, saya menyarankan harus ada Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dahulu sebagai dasar hukum. Artinya, proyek itu sebaiknya digelar melalui APBD Perubahan dan dibahas di DPRD," tegasnya.

Imam menilai, jika proyek dipaksakan untuk dilaksanakan di awal tahun 2026, hal tersebut berpotensi menyalahi prosedur jika tidak tercantum dalam APBD murni 2026.

"Kalau dipaksakan digelar di awal 2026, menurut sepengetahuan saya itu keliru, jika tidak tercantum dalam APBD 2026," ungkapnya.