Lesty Suarakan Nasib Petani Lampung Selatan ke DPR RI dan Kementerian PU

RILISID, Bandarlampung — Kondisi petani di Kabupaten Lampung Selatan kian mengkhawatirkan. Di balik statusnya sebagai salah satu lumbung padi nasional, ribuan petani justru harus berjibaku dengan gagal panen berulang akibat buruknya infrastruktur pengairan dan pertanian.

Persoalan itu disampaikan langsung Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, dalam pertemuan bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang digelar di Rumah Makan Lamban Sabah, Bandarlampung, Kamis (29/1/2026).

Dalam forum tersebut, Lesty mengungkapkan bahwa petani di 17 kecamatan di Lampung Selatan menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan.

Infrastruktur pertanian yang tidak memadai membuat mereka harus menelan pil pahit kegagalan panen hingga berkali-kali dalam satu musim tanam.

“Petani kami sangat miris. Infrastruktur pertanian, terutama pengairan, kondisinya jauh dari layak. Akibatnya, panen sering gagal,” kata Lesty.

Ia menyebut, tidak jarang petani harus menanam hingga tiga sampai empat kali, namun seluruhnya berujung gagal panen. Situasi ini bukan hanya menggerus pendapatan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan produksi pangan daerah.

“Sudah tanam, gagal. Tanam lagi, gagal lagi. Ada yang sampai empat kali tanam, empat kali juga gagal,” ungkapnya.

Menurut Lesty, persoalan tersebut tak lepas dari kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), khususnya di kawasan Way Sekampung. Setiap musim hujan, banjir dan limpasan air kerap merendam ribuan hektare sawah milik petani.

“Begitu hujan datang, sawah langsung terendam. Air meluap, petani tidak bisa panen. Ini terjadi hampir setiap tahun,” ujarnya.

Ironisnya, lanjut Lesty, Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai wilayah prioritas dalam menopang ketahanan pangan nasional, tidak hanya untuk Lampung dan Sumatera, tetapi juga sebagai penyangga pasokan ke Pulau Jawa.