Lesty Suarakan Nasib Petani Lampung Selatan ke DPR RI dan Kementerian PU

“Kalau Lampung Selatan ini adalah lumbung padi nasional, maka infrastruktur pertaniannya seharusnya menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Tak hanya soal pengairan, Lesty juga menyoroti minimnya jalan usaha tani. Ia menilai, akses jalan sepanjang 500 meter hingga satu kilometer di kawasan pertanian sangat krusial untuk memperlancar distribusi hasil panen dan menekan biaya produksi petani.

“Jalan usaha tani sering kali luput dari perhatian. Padahal ini menyangkut langsung pengangkutan hasil pertanian dan kesejahteraan petani,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski BBWS, pemerintah kabupaten, dan provinsi telah melakukan sejumlah upaya, termasuk penurunan alat berat, langkah tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Luasnya wilayah kerja BBWS membuat penanganan harus dilakukan bergiliran.

“Banjir itu pasti datang setiap tahun, terutama November sampai April. Upaya sudah ada, tapi belum cukup untuk menjawab kebutuhan petani,” pungkasnya.

Melalui pertemuan tersebut, Lesty berharap Komisi V DPR RI dan Kementerian PU dapat memberikan perhatian serius dan intervensi nyata terhadap pembangunan infrastruktur pengairan dan jalan usaha tani di Lampung Selatan, demi menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.