Coffee Morning dengan Pengusaha, Gubernur Mirza Ajak Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

“Kita ingin meningkatkan hilirisasi hasil pertanian agar nilai tambahnya dinikmati di Lampung, bukan di luar daerah. Industri pengolahan singkong, gula, kopi, jagung, dan pisang akan terus kita dorong,” ungkapnya.

Beberapa komoditas unggulan Lampung antara lain padi (19 triliun), jagung (15 triliun), ubi kayu (10 triliun), pisang (25 triliun), dan kopi (8,4 triliun). 

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemprov Lampung berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor-sektor tersebut, sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.

Ia juga memaparkan strategi perbaikan infrastruktur untuk mendukung konektivitas hasil pertanian dari desa ke kota dimana Pemprov Lampung menyiapkan anggaran hingga Rp4,8 triliun untuk perbaikan jalan hingga tahun 2029, dengan prioritas pada jalur distribusi komoditas.

Selain itu, Pemprov Lampung juga menggagas program pembangunan dryer (alat pengering hasil panen) dan penguatan BUMDes produktif di ratusan desa melalui salah satu program prioritas, yakni Desaku Maju.

"Kami sedang memulai pilot project di 24 desa. Program ini akan menciptakan efisiensi besar bagi petani dan menambah pendapatan desa melalui BUMDes,” jelasnya.

Menurut Gubernur Mirza kebijakan ekonomi nasional yang mendorong kenaikan harga gabah dan jagung telah berdampak positif di Lampung dimana pendapatan petani naik signifikan, menciptakan perputaran ekonomi baru di wilayah perdesaan.

“Sekitar Rp9 triliun uang berpindah ke desa setiap tahun. Ini bukti bahwa ekonomi kita mulai bergerak dari bawah (bottom-up growth), bukan lagi trickle down,” ujarnya.

Dalam jangka menengah, Pemprov Lampung sendiri menyiapkan pengembangan kawasan industri dan pelabuhan logistik baru, serta mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di dua wilayah potensial dengan insentif fiskal seperti tax holiday.

Selain itu, pembangunan ekstensi tol Lematang–Panjang dijadwalkan dimulai pada Mei 2026 untuk meningkatkan konektivitas ekonomi.