Anggota DPRD Lampung Barat Nopiyadi dari Fraksi PKS (Poto Arya Rilis.Id)
Langkah cepat Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus yang turun langsung meninjau kondisi jalan Liwa-Hanakau, mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Wakil rakyat menilai sikap tegas Parosil sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana, sekaligus memberi peringatan keras kepada pejabat di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak main-main dalam melaksanakan perintah.
Bahkan sikap tegas Bupati, jika ada pejabat yang tidak mampu menjalankan instruksi kepala daerah sebaiknya mundur dari jabatannya, membuat wakil rakyat memberikan dukungan.
Seperti sidak Bupati pada bulan September lalu juga dianggap menjadi langkah konkret yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Parosil langsung memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera menurunkan alat berat dan membangun jembatan darurat agar akses warga segera terbuka.
Menurut Bupati, ruas jalan tersebut adalah urat nadi ekonomi masyarakat, sehingga meminta Dinas PUPR dan BPBD segera bertindak.
Anggota DPRD Lambar Nopiyadi, dari Fraksi PKS mengakui, tindakan cepat tersebut menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian nyata terhadap masyarakat.
“Kami apresiasi langkah cepat Bupati dalam menindaklanjuti persoalan jalan Liwa-Hanakau. Ini bukti nyata kepedulian beliau terhadap masyarakat yang selama ini kesulitan karena akses terputus,” ujar Nopiyadi, Selasa (4/11/2025).
Ia menyebut, sebelum adanya peninjauan oleh Bupati, banyak warga yang telah bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya karena lambannya penanganan dari instansi teknis.
“Warga sudah berinisiatif memperbaiki jalan dengan dana pribadi. Kami berharap setelah instruksi bupati ini, OPD terkait benar-benar totalitas turun bekerja,” tegasnya.
Nopiyadi juga mengapresiasi ketegasan Bupati Parosil sekaligus mengingatkan seluruh pejabat teknis agar menindaklanjuti perintah tersebut tanpa menunda-nunda.
“Saya apresiasi respon cepat Pak Bupati yang langsung meninjau lokasi dan memberi perintah tegas membangun jembatan darurat. Ini langkah konkret yang harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata,” ujar Nopiyadi.
Menurutnya DPRD, akan terus mengawal pembangunan jembatan darurat tersebut hingga selesai, serta mendorong agar pembangunan permanen masuk dalam rencana anggaran tahun 2026.
“Pembangunan permanen harus diperjuangkan di tahun 2026. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan menyulitkan aktivitas masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan, pejabat yang tidak sanggup menjalankan instruksi bupati lebih baik mengundurkan diri.
“Jika tidak siap atau tidak sanggup memenuhi perintah Pak Bupati, saya sarankan lebih terhormat bila para pejabat tersebut mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Selain itu, Nopiyadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan penanganan infrastruktur akibat bencana, serta mengajak warga tetap mendukung langkah-langkah pemerintah daerah.
“Kepada warga yang selama ini bergotong royong memperbaiki jalan, kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Mohon bersabar dan beri kesempatan kepada OPD untuk bekerja sesuai perintah bupati,” ujarnya. (*)