PKS Dorong Pemerintah Cermat Antisipasi Harga Minyak dunia

Default Avatar

Anonymous

Jakarta

29 Agustus 2018 12:30 WIB
Nasional | Rilis ID
FOTO: Instagram
Rilis ID
FOTO: Instagram

RILISID, Jakarta — Terkait asumsi harga minyak 2019 yang ditetapkan Pemerintah sebesar US$70 per barel, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofi' Munawar memandang Pemerintah perlu mencermati hal tersebut lebih tajam, meski harga minyak dunia saat ini rata-rata berada dalam rentang tersebut. 

"Kita menyaksikan fluktuasi harga minyak dunia satu tahun terakhir sangat dinamis dengan tren umum terus naik. Di tengah asumsi APBN yang sangat konservatif tentu diperlukan formulasi yang lebih cermat dalam memprediksi situasi tersebut," katanya dalam keterangan pers yag diterima rilis.id di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Legislator asal Jawa Timur ini menjelaskan banyaknya ketidakpastian dan berbagai faktor seperti faktor geopolitik di negara penghasil minyak seperti Iran dan Venezuela, kebijakan pengendalian produksi minyak anggota OPEC, kelanjutan perang dagang antara Amerika dan Cina serta pemulihan kondisi perekonomian dunia, telah menyebabkan sulitnya memprediksi naik turunnya harga minyak.

Saat ini harga WTI sekitar US$ 65 per barrel sementara Brent sekitar US$ 72 per barrel. 

"Pemerintah wajib menyiapkan rencana untuk mengantisipasi perubahan harga ICP karena hal ini akan sangat mempengaruhi penerimaan negara dan belanja subsidi energi bagi masyarakat," katanya.

Selaras dengan pandangan Fraksi PKS dalam menanggapi APBN 2019 saat rapat paripurna Selasa (28/8/2018) siang kemarin, Rofi menilai pergerakan ICP di tahun 2019 masih akan fluktuatif, mengingat dinamika harga minyak dunia dan trend-nya ke depan, terutama juga akan sangat dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.

"Mendorong pemerintah untuk lebih cermat dalam memprediksi harga minyak dunia dan trend-nya ke depan, sehingga dapat dilakukan perhitungan yang lebih akurat dalam menentukan ICP. Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme lindung nilai (hedging)" tegasnya.

Fraksi PKS juga memandang angka lifting yang cenderung menurun tidak boleh dibiarkan terus.

Pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang ekstra serius untuk mengatasi penurunan lifting ini. Perlu didorong usaha eksplorasi yang signifikan agar lifting minyak dapat ditingkatkan. 

"Kebijakan Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus memfasilitasi kemudahan regulasi bagi industri minyak untuk melakukan eksplorasi pencarian sumur-sumur minyak baru." Ulasnya

Menampilkan halaman 1 dari 2
Next

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: RILIS.ID
Tag :

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya