NasDem Minta Pemerintah Kaji Opsi Lockdown untuk Cegah Corona
Nailin In Saroh
Jakarta
RILISID, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Fadholi menilai Pemerintah sebaiknya menyiapkan langkah konkrit untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk kemungkinan menerapkan kebijakan lockdown. "Beberapa negara cepat tanggap menjalankan opsi kebijakan hingga Lockdown. Sebaiknya pemerintah melakukan kajiannya dari sekarang soal opsi lockdown itu," ujar Fadholi kepada wartawan, Jumat (13/3/2020). Meskipun pemerintah belum berencana untuk mengambil opsi Lockdown, kata Fadholi, justru kajian terkait protokol lockdown harus dilakukan dari sekarang, untuk memastikan aparat dan masyarakat siap dengan protokol tersebut. Sehingga Lockdown berjalan dengan efektif dan tidak malah mengeskalasi penyebaran Covid-19. "Jangan sampai malah timbul kekacauan pada saat protokol Lockdown dijalankan," kata politisi NasDem itu. Sebagaimana diketahui di beberapa negara yang terdampak Covid-19 telah menerapkan protokol Lockdown untuk mencegah penyebaran lebih parah. Selain Cina, Pemerintah Italia, Filipina, Irlandia dan Denmark sudah menerapkan protokol Lockdown meskipun dengan cakupan yang berbeda. Amerika Serikat sendiri saat ini, walaupun belum menjalankan Lockdown, sudah ada kebijakan untuk membatasi ruang gerak publik dengan menghentikan sementara Liga Basket NBA, dan menghentikan seluruh penerbangan dari Eropa. "Pembatasan ruang publik ini menjadi langkah awal sebelum menerapkan protokol Lockdown dimana pergerakan manusia mulai dibatasi dari anak sekolah, hingga pegawai kantor yang disarankan bekerja dari rumah, sehingga akan meminimalkan potensi penyebaran Covid-19 ini" katanya. Walaupun begitu Fadholi mengapresiasi pemerintah yang tanggap dalam menginformasikan perkembangan Covid-19. "Namun perlu diingat, informasi perkembangan itu sendiri juga dapat membuat masyarakat panik, lebih baik segera dikaji protokol Lockdown sebelum terlambat agar implementasinya menjadi matang," ungkapnya.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
