Komisi X Minta Pertanggung Jawaban Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata Danau Toba

RILISID, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah, mengungkapkan, keprihatinannya atas insiden tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. Ia mendesak agar penyelidikan tragedi maut tersebut dilakukan dengan tuntas dan transparan.

Seperti diketahui, Kapal penumpang KM Sinar Bangun dengan tujuan Simanindo menuju Tigaras dikabarkan mengalami hilang kendali di perairan Danau Toba pada Senin (18/6/2018) lalu.

"Saya sangat prihatin atas tragedi ini. Langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah evakuasi para korban yang hingga saat ini belum ditemukan," ujar Anang dalam keterangan persnya, Rabu (20/6/2018).

Menurut Anang, insiden KM Sinar Bangun harus menjadi bahan koreksi dan perbaikan pengelolaan kawasan oleh Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata Danau Toba. 

"Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata Danau Toba harus melakukan evaluasi dan koreksi di internal. Ingat, badan ini berdasarkan Perpres yang artinya terkait dengan politik kebijakan Presiden, kecepatan kerja badan ini harus lebih ditingkatkan," tegas politisi PAN itu.

Terlebih, lanjut musisi asal Jember Jawa Timur ini, destinasi Danau Toba merupakan satu dari 10 "New Bali" yang dicanangkan oleh pemerintah. Ia menuturkan, sejak tahun 2016 Danau Toba dikelola oleh badan khusus yakni Badan Otorita Pengelola Pariwisata Danau Toba. 

"Berdasarkan Perpres No 49/2016, Danau Toba dikelola oleh badan khusus," kata Anang.

Anang menambahkan, terdapat tiga tugas pokok badan yang berdiri sejak akhir tahun 2016 itu yakni penyusunan masterplan pengembangan kawasan Danau Toba, percepatan koordinasi master plan serta pengelolaan kawasan Danau Toba yang seluas 500 hektar.

"Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun semestinya tidak boleh terjadi, jika pengelolaan kawasan Danau Toba telah berjalan dengan baik dan efektif. Setidaknya, keamanan para wisatawan merupakan yang utama, safety first," pungkas Anang.