Habis Lebaran Jokowi Mau Ketemu KPK, Ini yang Akan Dibicarakan

RILISID, Jakarta — Setelah libur lebaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan waktu khusus untuk KPK membicarakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Lembaga antirasuah tersebut sudah menyiapkan diri untuk berbincang dengan kepala negara.

"KPK mempersiapkan penjelasan yang lebih solid. Kami memandang, selain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, RUU KUHP juga sangat berisiko bagi kerja KPK ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/6/2018).

Pada 8 Juni 2018 lalu, Presiden Jokowi menyatakan setelah Hari Idul Fitri, pihaknya akan berbincang dengan KPK, khususnya tindak pidana korupsi (Tipikor) masuk ke RKUHP.

"Perlu diingat, keberadaan UU Tipikor dan UU KPK yang sudah jelas, saat ini pun masih terus diuji dan dicari celahnya di pengadilan, apalagi dengan adanya RKUHP yang sejak awal sudah terbaca sangat berisiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi," tambah Febri.

Febri berharap, bila tujuan pemerintah adalah melakukan kodifikasi perundangan-undangan di Indonesia, jangan sampai pemberantasan korupsi dikorbankan.

"Jika ada sebuah obsesi kodifikasi, janganlah sampai pemberantasan korupsi jadi korban. Belajar dari banyak negara, kodifikasi bukanlah harga mati, kodifikasi tetap tergantung kepada kebijakan sebuah negara dalam penyusunan aturan hukum," ungkap Febri.

Menurut Febri, KPK juga membaca pendapat dan sikap dari sejumlah ahli hukum dari berbagai perguruan tinggi. "Terbaca jelas, jaminan pemerintah bahwa tidak ada pelemahan terhadap pemberantasan korupsi, tidak cukup meyakinkan banyak pihak," ungkap Febri.

Selanjutnya KPK menunggu waktu pertemuan yang dijanjikan Presiden tersebut.

"Semoga setelah Idulfitri ini, kita bisa lebih tenang dan jernih membaca masalah yang ada. Hati kita semua dibukakan untuk lebih serius dan sungguh-sungguh memberantas korupsi, tanpa kepura-puraaan, tanpa konflik kepentingan," tegas Febri.