DPR Minta Pemerintah Terbuka Soal Utang Negara

RILISID, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla terbuka soal kondisi utang negara.

Hal ini menanggapi rencana pemerintah yang akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Selain terbuka soal utang, kata dia, pemerintah seharusnya lebih terbuka soal SBN yang rencananya akan diterbitkan.

"Untuk keterbukaan publik sangat diperlukan keterbukaan pemerintahan Jokowi-JK menjelaskan seberapa puluh atau berapa ratus triliun SBN yang baru dibuat lagi (utang baru di market) di luar membiayai defisit untuk menutupi utang (SBN yang lama di market)," ujarnya di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini, masyarakat harus mengetahui seberapa besar lubang yang baru digali untuk menutup lubang yang lama.

Pasalnya, lubang baru tersebut akan digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp297,163,3 triliun atau 1,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Pemerintah merencanakan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 386,2 Triliun, termasuk untuk pembiayaan investasi kepada BUMN, BLU, Lembaga/Badan lainnya, dan Badan Usaha Internasional, serta pembiayaan defisit sebesar Rp297,163,3 triliun," kata Heri.

Dari data perkembangan outstanding utang kata dia, pada 2014 total sebesar Rp2.608 triliun dan pada tahun 2018 total utang pemerintah dalam waktu 4 tahun menjadi Rp4.227,8 triliun.